Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama kembali marah ketika mendengar masih ada
pelayanan buruk sejak dirinya menjabat. Pria yang akrab di sapa Ahok itu terlihat kecewa melihat kondisi unit gawat darurat di
Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.
Padahal, berdasarkan informasi yang dia terima, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu menyewa jasa konsultan. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Para pasien yang datang di rumah sakit tersebut harus mengantre selama tiga hari di Unit Gawat Darurat (UGD) sebelum mendapatkan perawatan yang sesuai. Kondisi itu, lanjutAhok, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan pihak rumah sakit kepada konsultan.
Tidak main-main, anggaran yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah. Alhasil, Ahokmenilai angka itu terlalu besar untuk hasil yang tak sesuai.
"Rumah Sakit Koja sudah ngantre tiga hari di UGD. Padahal untuk konsultan saja itu Rp 10 miliar, apa-apaan itu, kalau bahasa kasarnya itu kampret bener," kata Ahok di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (12/12).
Pernyataan serupa juga sempat diungkapkan Ahok ketika menggelar rapat yang membahas anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 8 November lalu.
Ketika itu, dirinya meminta agar PU memangkas anggaran sebesar 25 persen. Pemotongan itu dilakukan untuk mengalihkan penggunaan dana supaya bisa dirasakan masyarakat umum.
Namun, di sela-sela rapat, Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta Tarjuki sempat keberatan dengan permintaan itu. Bahkan, dia menyatakan akan mengundang konsultan pihak ketiga sebagai pembanding pemeriksaan anggaran di dinas PU.
Akan tetapi, usulan yang diajukan Tarjuki ditolak oleh Ahok. Tidak hanya itu, dia juga membeberkan beberapa persoalan yang pernah terjadi saat masih menjalani kuliah untuk gelar Master of Business Administration (MBA).
"Saya tahu semua permainan konsultan. Saya ini pernah mendampingi Bang Yos saat kuliah MBA untuk meneliti anggaran. Saya sudah tahu permainannya semua. Bisa atau tidak, tidak perlu pakai konsultan, kami sudah hitung semuanya," tegas Ahok.
Untuk mengawasi penggunaan anggaran, Ahok akan terjun langsung ke lapangan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dengan demikian, anggaran terpadu berjalan secara transparan. "Saya akan usahakan ikut keliling tiap hari sampai malam," ujar Ahok di Hotel Borobudur.
Jika menemukan ada penyimpangan anggaran, Ahok akan memecat pejabat eselon III. "Kami sudah pangkas 25 persen, tetapi pasti ada oknum yang nakal makanya kami pangkas setiap satuan unit. Tetapi kalau masih saja ada, ya sampai eselon tiga kita pecat saja," ujarnya.
Sejauh ini, Ahok belum melihat mana pegawai Pemprov yang tidak sejalan dengan visi dan misinya. "Kami tidak tahu mana yang mau ikut kami apa enggak, kelihatan pas penyusunan anggaran, kalau tidak ngerti sama kita ya kita ganti saja," terangnya.
Padahal, berdasarkan informasi yang dia terima, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu menyewa jasa konsultan. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Para pasien yang datang di rumah sakit tersebut harus mengantre selama tiga hari di Unit Gawat Darurat (UGD) sebelum mendapatkan perawatan yang sesuai. Kondisi itu, lanjutAhok, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan pihak rumah sakit kepada konsultan.
Tidak main-main, anggaran yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah. Alhasil, Ahokmenilai angka itu terlalu besar untuk hasil yang tak sesuai.
"Rumah Sakit Koja sudah ngantre tiga hari di UGD. Padahal untuk konsultan saja itu Rp 10 miliar, apa-apaan itu, kalau bahasa kasarnya itu kampret bener," kata Ahok di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (12/12).
Pernyataan serupa juga sempat diungkapkan Ahok ketika menggelar rapat yang membahas anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 8 November lalu.
Ketika itu, dirinya meminta agar PU memangkas anggaran sebesar 25 persen. Pemotongan itu dilakukan untuk mengalihkan penggunaan dana supaya bisa dirasakan masyarakat umum.
Namun, di sela-sela rapat, Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta Tarjuki sempat keberatan dengan permintaan itu. Bahkan, dia menyatakan akan mengundang konsultan pihak ketiga sebagai pembanding pemeriksaan anggaran di dinas PU.
Akan tetapi, usulan yang diajukan Tarjuki ditolak oleh Ahok. Tidak hanya itu, dia juga membeberkan beberapa persoalan yang pernah terjadi saat masih menjalani kuliah untuk gelar Master of Business Administration (MBA).
"Saya tahu semua permainan konsultan. Saya ini pernah mendampingi Bang Yos saat kuliah MBA untuk meneliti anggaran. Saya sudah tahu permainannya semua. Bisa atau tidak, tidak perlu pakai konsultan, kami sudah hitung semuanya," tegas Ahok.
Untuk mengawasi penggunaan anggaran, Ahok akan terjun langsung ke lapangan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dengan demikian, anggaran terpadu berjalan secara transparan. "Saya akan usahakan ikut keliling tiap hari sampai malam," ujar Ahok di Hotel Borobudur.
Jika menemukan ada penyimpangan anggaran, Ahok akan memecat pejabat eselon III. "Kami sudah pangkas 25 persen, tetapi pasti ada oknum yang nakal makanya kami pangkas setiap satuan unit. Tetapi kalau masih saja ada, ya sampai eselon tiga kita pecat saja," ujarnya.
Sejauh ini, Ahok belum melihat mana pegawai Pemprov yang tidak sejalan dengan visi dan misinya. "Kami tidak tahu mana yang mau ikut kami apa enggak, kelihatan pas penyusunan anggaran, kalau tidak ngerti sama kita ya kita ganti saja," terangnya.