Tapi, belum ada kesepakatan antara Agus Marto dan Jokowi. Agus Marto justru meminta Jokowi mengkaji dan meninjau ulang pendanaan MRT yang sangat besar sebelum membahas skema pinjaman.
Seolah tak mau menyerah, karena lobi dengan Agus Martowardojo buntu, Jokowi membuka pintu lain.Hatta mengungkapkan, Jokowi telah meminta pertemuan dengan dirinya hari ini untuk membahas persoalan ini. Rencananya pertemuan akan dilakukan di kantor Menko Perekonomian pukul 17.00 WIB.
Hatta mengakui bahwa Jokowi akan menemuinya karena lobi dengan Menkeu buntu."Saya akan bicara dengan Pak Jokowi Jumat (21/12)," ungkap Hatta di Jakarta, Kamis (20/12).
Hatta menyadari ketidaksepahaman antara Menkeu dan Jokowi harus diselesaikan agar proyek MRT bisa segera direalisasikan. "Makanya harus dicarikan solusinya," singkatnya.
Hatta menegaskan, proyek MRT tidak boleh mandek. Apalagi, laju pertumbuhan kendaraan di Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Jika tidak ada solusi untuk membangun angkutan massal, maka Jakarta akan macet total.
Berbagai kebijakan pelarangan tidak akan efektif selama moda transportasi umum tidak diperbaiki.Menurutnya, jika menginginkan masyarakat meninggalkan kendaraan pribadin, maka harus ditawarkan fasilitas transportasi massal sebagai kompensasinya.
Hatta juga pernah menyerukan agar Jokowi dan Agus Martowardojo tidak saling ngotot terkait komposisi pengembalian utang yang akhirnya akan berpengaruh pada harga tiket MRT.
Mantan menteri perhubungan ini meyakini, harga tiket tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat. Sebab, pada saat MRT mulai beroperasi, yakni 2016, perekonomian tumbuh pesat dan pendapatan masyarakat meningkat jauh dibanding saat ini.
 |
| Hatta Rajasa |
Untuk persoalan MRT, Hatta memang berbeda pandangan dengan Menkeu. Agus Martowardojo cenderung berhati-hati menentukan penggunaan dana APBN maupun APBD. Sedangkan Hatta menilai, sebagai salah satu proyek prioritas, maka MRT harus terealisasi untuk memecah masalah kemacetan DKI Jakarta.
Dengan pertimbangan MRT sebagai jawaban kebutuhan masyarakat, maka besaran penggunaan dana APBN tidak perlu dipermasalahkan.
Menurutnya, seberapapun besarnya APBD yang digunakan, uang tersebut adalah uang rakyat yang harus bermanfaat untuk rakyat.
"APBD sumbernya dari mana? Dari pendapatan asli daerah dan APBN. Jadi kalau kita duduk sama sama membedah duduk serius pasti ketemu jalan keluarnya," jelasnya semalam.
Polemik antar pemerintah pusat dan daerah, kata dia, dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Pemegang kepentingan diminta untuk mengedepankan masyarakat.
"Jadi sebetulnya tinggal duduk bersama bagaimana menyelesaikan subsidi harga tiket itu," tuturnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur provinsi DKI Jakarta Joko Widodo dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum sepakat terkait komposisi beban utang untuk proyek transportasi massal atau mass rapid transit (MRT).
Pemerintah pusat berpegang pada kesepakatan 2005 yakni 42 persen pemerintah pusat dan 58 persen pemerintah daerah. Komposisi ini nantinya berujung pada penetapan harga tiket MRT.
via merdeka.com